GofaktaNews.com - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang di berikan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada PPPK penuh waktu sebesar 500 ribu per-bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Kebijakan yang di lakukan pemkab mentawai terkait pemberian TPP kepada PPPK penuh waktu berdasarkan hasil rapat paripurna dengan DPRD Mentawai yang sudah disahkan dalam APBD
Nah, Informasi yang beredar di media sosial terkait dengan TPP PPPK penuh waktu yang di berikan sebesar 500 ribu perbulan tidak adil itu di bantah Sekretariat Daerah (Sekda) Mentawai, Martinus Dahlan.
Ia menjelaskan, pemberian TPP PPPK penuh waktu sebesar 500 ribu perbulan, karena bertambahnya PPPK penuh waktu, sehingga keuangan daerah tidak sanggup memberikan TPP lebih besar.
Tahun 2025 hanya sebanyak 373 orang PPPK penuh waktu dengan besaran TPP di berikan sebesar 1,5 juta, itu kondisi keuangan daerah masih dalam kondisi baik
Sementara di tahun 2026 PPPK penuh waktu bertambah sebanyak 1114 orang dengan total seluruh PPPK penuh waktu di lingkungan Pemkab mentawai sebanyak 1487 orang.
"Dengan banyaknya PPPK penuh waktu, maka sesuai dengan kemampuan keuangan daerah hanya bisa di berikan TPP sebesar 500 ribu perbulan" ucap Martinus Dahlan kepada media, Rabu (6/5/2026).
Dia menyebut, kalau dipaksakan untuk di berikan TPP PPPK penuh waktu sebesar 1,5 juta dengan sebanyak 1487 orang, maka keuangan daerah bisa keos, bahkan setiap OPD tidak punya kegiatan lagi.
Keputusan pemberian TPP PPPK penuh waktu sebesar 500 ribu perbulan sudah dipertimbangkan oleh pemerintahan daerah bersama DPRD Mentawai, prinsipnya pemkab mentawai tetap memikirkan kesejahteraan pegawai meski tidak banyak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dia menghinbau kepada seluruh PPPK penuh waktu jangan terprovokasi dengan informasi yang beredar dimedia sosial, TPP yang di berikan pemkab mentawai berdasarkan pertimbangan dan hati nurani sesuai dengan kekuatan keuangan daerah.
"TPP yang di berikan pemkab mentawai di syukuri saja, karena di daerah lain banyak PPPK penuh waktu tidak memiliki tambahan penghasilan, dikarenakan keuangan daerah tidak mampu" pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi
