GofaktaNews.com—Polemik data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, kini berubah dari sekadar miskomunikasi menjadi dugaan adanya ruang permainan dalam penetapan nama penerima bantuan sosial.
Pemicunya adalah pernyataan mengejutkan seorang Ketua RT yang menyebut data penerima baru sebagai “rahasia”. Kalimat itu sontak memicu kegaduhan di tengah warga, sebab bantuan sosial yang bersumber dari uang negara justru ditempatkan dalam ruang informasi yang gelap.
“Tidak tahu siapa saja yang masuk sebagai penerima baru. Itu rahasia dari PSM, cukup penerima saja yang tahu,” ujar Ketua RT yang identitasnya disamarkan, Jumat (03/04/2026).
Di sinilah persoalan menjadi serius. Ketika daftar penerima baru tidak dapat diketahui publik, maka ruang kontrol sosial tertutup, sementara celah untuk masuknya nama-nama yang tidak layak justru terbuka lebar.
Warga mulai mempertanyakan: siapa yang sebenarnya memegang kendali atas penambahan nama penerima PKH di Teluk Bayur? Apakah murni hasil verifikasi objektif, atau ada tangan-tangan oknum tertentu yang bermain di balik data kemiskinan? Sorotan semakin tajam setelah pihak kelurahan justru menyampaikan pernyataan berbeda. Kasi Kesos Teluk Bayur, Indra, menegaskan tidak pernah ada kebijakan merahasiakan data bansos.
“Kami dari kelurahan tidak pernah merahasiakan terkait bansos. Justru ini harus diketahui masyarakat agar bisa diawasi bersama,”tegasnya.
Pernyataan itu diperkuat oleh unsur Petugas Sosial Masyarakat (PSM) yang menyebut tidak ada istilah kerahasiaan dalam data penerima bantuan.
“Tidak ada istilah rahasia. Data itu penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujar seorang anggota PSM.
Kontradiksi inilah yang kini menjadi titik masuk investigasi publik. Bila kelurahan dan PSM menyatakan data terbuka, mengapa narasi “rahasia” justru lahir di tingkat RT? Kesimpangsiuran itu dinilai bukan sekadar salah ucap, melainkan dapat mengindikasikan adanya rantai informasi yang sengaja diputus agar publik tidak bisa menguji validitas penerima baru.
Dalam skema bansos, transparansi adalah benteng utama untuk mencegah titip nama, konflik kepentingan, kedekatan personal, hingga manipulasi status ekonomi penerima. Ketika benteng itu diruntuhkan dengan dalih “rahasia”, maka pertanyaan besar tak terhindarkan: siapa yang diuntungkan dari gelapnya data tersebut?
Sejumlah warga yang ditemui mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap objektivitas pendataan.
“Kalau data dibuka, warga bisa menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak. Tapi kalau ditutup, wajar muncul dugaan ada oknum yang bermain,”ujar seorang warga.
Polemik itu juga membuka dugaan adanya kelemahan serius dalam mekanisme verifikasi di level RT, PSM, dan kelurahan. Sebab perbedaan pernyataan antar unsur lapangan menunjukkan tidak adanya satu standar transparansi yang dijalankan secara konsisten.
Kini tekanan publik mengarah pada pemerintah setempat untuk membuka jalur lengkap proses penetapan penerima PKH, mulai dari siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, siapa yang merekomendasikan, hingga siapa yang memfinalkan nama penerima.
Tanpa langkah terbuka dan audit sosial yang jelas, isu itu berpotensi menjelma menjadi dugaan permainan data kemiskinan yang lebih besar, sekaligus memperlemah legitimasi program bansos di mata masyarakat.
Di Teluk Bayur, pertanyaannya kini tidak lagi sekadar soal siapa menerima bantuan. Yang jauh lebih penting adalah: siapa bermain di balik data PKH, dan siapa yang selama ini menikmati gelapnya proses itu?
(Hingga berita ini diterbitkan Redaksi masi berupaya untuk hasil konfirmasi dari pihak terkait) Sesuai dengan pedoman media siber huruf c ayat 1).
Pewarta : Tim
Editor : Mukhsin
