GofaktaNews.com– Sebagai pemegang mandat rakyat, pejabat legislatif seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal aspirasi sekaligus menj...
GofaktaNews.com–Sebagai pemegang mandat rakyat, pejabat legislatif seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal aspirasi sekaligus menjadi teladan moral di tengah masyarakat. Namun, citra luhur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan itu tercoreng oleh ulah oknum anggota dewan yang diduga mengabaikan etika jabatan demi kesenangan pribadi.
Berdasarkan hasil investigasi wartawan dan LSM, terlihat sebuah rekaman video salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat berinisial I, sedang berada di sebuah tempat hiburan malam di Kota Padang. Dalam video tersebut, I tampak asyik berjoget dengan seorang wanita, bahkan terdapat cuplikan yang memperlihatkan sang wanita mencium oknum wakil rakyat tersebut.
Menanggapi dengan adanya video tersebut, Praktisi Hukum sekaligus Akademisi, Suwandi, S.H,.M.H, mengutuk keras perilaku oknum I. Menurutnya, tindakan tersebut sangat melukai hati masyarakat, terutama konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil (Sutera-Lengayang) yang ia wakili.
"Pejabat publik adalah cermin bagi masyarakat. Sangat disayangkan jika mandat rakyat disalahgunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam. Itu adalah bentuk ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan," ujar Suwandi dalam keterangan di Padang.
Suwandi menilai, perbuatan I bukan hanya pelanggaran etika politik, tetapi juga pengkhianatan terhadap janji kampanye. Ia menyayangkan gaji yang bersumber dari uang rakyat justru digunakan untuk gaya hidup hedonistik.
"Mereka digaji oleh rakyat, tapi bekerja tidak untuk rakyat. Malah digunakan untuk berpoya-poya. Itu tipe anggota dewan yang 'omon-omon'; punya janji tapi nol bukti," tegasnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Suwandi meminta ketegasan dari pimpinan Partai Demokrat untuk mengambil langkah konkret, termasuk sanksi pemecatan atau Pemberhentian Antar Waktu (PAW).
"Kami meminta Ketua Partai Demokrat segera mengevaluasi dan memecat oknum tersebut. Jangan sampai partai memelihara kader yang hanya sibuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan rakyat. Itu soal marwah lembaga legislatif," tambahnya.
Kini, publik menanti langkah nyata dari internal Partai Demokrat serta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Pesisir Selatan. Desakan dari LSM AJAR dan praktisi hukum terus mengalir agar kasus ini diusut tuntas demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak internal Partai Demokrat maupun I belum memberikan klarifikasi resmi terkait video investigasi awak media tersebut.
(Hingga berita ini diterbitkan Redaksi masi berupaya untuk hasil konfirmasi dari pihak terkait) Sesuai dengan pedoman media siber huruf c ayat 1).
Editor : Tim Redaksi
