GofaktaNews.com – Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (LSM AJAR) Sumatera Barat melontarkan kritik keras terhadap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Lembaga tersebut mendesak Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp9,94 miliar yang rencana pemusnahannya dibatalkan tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
Desakan itu disampaikan Ketua Tim Investigasi LSM AJAR, Topik Marliandi, menyusul pembatalan seremoni pemusnahan massal BMN yang sebelumnya digagas Bea Cukai Teluk Bayur di Wisma Indarung. Pembatalan tersebut juga menjadi sorotan setelah persoalannya diberitakan media daring Mintrarakyat.com.
"Ini harus ada penjelasan kepada publik. Persoalan ini menyangkut barang milik negara yang jelas merupakan hak publik untuk mengetahuinya,"ungkap Topik kepada Gofaktanews.com, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pembatalan kegiatan tersebut menyisakan sejumlah tanda tanya, terutama setelah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat mengungkap dugaan pelanggaran prosedur peradilan dalam penindakan kepabeanan tersebut.
"Kami dari LSM AJAR mempertanyakan, apakah kejanggalan itu murni karena ketidaktahuan terhadap hukum administratif atau justru ada strategi tertentu untuk meloloskan perkara di balik penindakan kepabeanan," tegasnya.
Topik mengatakan, pihaknya mendesak Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur membuka seluruh informasi terkait rencana pemusnahan tersebut. Mulai dari waktu, lokasi, rincian barang yang akan dimusnahkan hingga transparansi pengalokasian dan penggunaan anggaran kegiatan di lingkungan Bea Cukai Teluk Bayur.
AJAR juga mempertanyakan bentuk sinergi konkret antara Bea Cukai Teluk Bayur, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, dan Pemerintah Kota Padang dalam pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, termasuk kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
"Kami mendesak adanya penjelasan transparan mengenai sinergi antarlembaga dalam pemberantasan BKC ilegal. Jangan sampai kegiatan penindakan hanya menjadi seremoni tanpa keterbukaan mengenai hasil dan pengelolaan barang sitaan," ujarnya.
Selain itu, AJAR meminta Bea Cukai membuka informasi mengenai proses dan hasil penindakan berbagai barang ilegal, mulai dari jutaan batang rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), kosmetik tanpa izin hingga perangkat komunikasi ilegal seperti telepon pintar.
Tidak hanya itu, AJAR mendesak KPK, Kejaksaan Agung, Kejati Sumbar, dan Polda Sumbar turun tangan melakukan pemeriksaan. Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga diminta mengevaluasi dan memeriksa pejabat maupun petugas apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penanganan barang hasil penyitaan.
"Kami meminta aparat penegak hukum mengusut apabila terbukti ada praktik mark-up, pemangkasan, atau penggelapan barang bukti hasil penyitaan. Jika ada oknum petugas yang bermain dan merugikan negara, pecat serta tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Topik.
Ia menambahkan, AJAR akan terus mengawal persoalan tersebut hingga Bea Cukai memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kami akan terus mempertanyakan persoalan ini. Jika memang tidak ada yang bermasalah, kami berharap ada penjelasan terbuka dan terang-terangan agar semuanya menjadi jelas di muka umum," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan KPPBC TMP B Teluk Bayur, Sukran, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai status barang yang direncanakan untuk dimusnahkan.
Menurutnya, BMN senilai Rp9,94 miliar tersebut bukan merupakan barang bukti hasil tindak pidana murni, melainkan barang hasil penyitaan administratif kepabeanan.
"Barang milik negara yang akan dimusnahkan bukan barang hasil tindakan pidana, melainkan penyitaan administratif. Karena itu, barang hasil sitaan tidak disampaikan ke Jaksa Penuntut Umum," ujar Sukran kepada Mitrarakyat.com yang dikutip Gofaktanews.com.
Meski demikian, Bea Cukai Teluk Bayur belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan pemusnahan ulang. Pihaknya hanya menyatakan pemusnahan akan dilaksanakan tahun ini setelah proses koordinasi antarlembaga diselesaikan.
(Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, sesuai dengan pedoman media siber).
Pewarta : Tim/Lsm
Editor : Redaksi
